Tekanan Gaji dan Korupsi
Gaji tepatnya take home income menteri, pejabat negara, dan DPR yang tinggi menekan birokrasi menuju perimbangan tertentu, gap keseimbangan itu mendorong antara lain tindak korupsi. Sebagai contoh ada satu argumen seorang analis di TV mengapa para petugas dikenal masyarakat sebagai tukang catut, disebabkan oleh perbedaan gaji, misalnya dperbandingan gaji pimpinan KPK sekitar 60 jutaan sedang jendral polisi hanya sekitar 5 juta.Setidaknya terdapat empat asumsi - tujuan penetapan gaji, yang pertama, untuk memberi insentif bekerja keras, kedua, untuk menarik pekerja berkualitas masuk ke suatu institusi, ketiga, mengurangi perputaran pekerja, dan keempat yang disebut tujuan sosiologis yaitu bertujuan keseimbangan antar jabatan dan profesi. Tujuan keempat, yaitu keseimbangan antar jabatan dan profesi ini merupakan masalah yang muncul karena jabatan-jabatan di Indonesia memiliki struktur gaji yang tidak jelas. Tugas yang setara dan take home income yang jauh berbeda menimbulkan ketidak adilan dan pembenaran terhadap korupsi.
